BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.

Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

5.

Kepala Desa dalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban unutk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

7.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalah sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

9.

Peraturan Desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

 

 

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Paragraf 1

Umum

PASAL 2

1.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

2.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

 

a.

Sekretaris Desa;

 

b.

Pelaksana Kewilayahan; dan

 

c.

Pelaksana Teknis

4.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur Pembantu Kepala Desa

5.

Bagan Strutur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

 

 

Paragraf 2

Sekretaris Desa

PASAL 3

 

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam PASAL 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.

 

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (Tiga) urusan terdiri atas :

 

a.

Urusan Tata Usaha dan Umum

 

b.

Urusan Keuangan, dan

 

c.

Urusan Perencanaan

 

 

 

Paragraf 3

Pelaksana Kewilayahan

PASAL 4

 

Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

 

Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

 

Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditentukan secara proposional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karateristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

 

Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksana pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

 

 

Paragraf 4

Pelaksana Teknis

PASAL 5

1.

Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam PASAL 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas oprasional.

2.

Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 3 (Tiga) seksi terdiri dari :

 

a.

Seksi pemerintahan;

 

b.

Seksi kesejahteraan; dan

 

c.

Seksi Pelayanan;

3.

Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Paling sedikit berjumlah 2 (Dua) seksi terdiri dari :

 

a.

Seksi Pemerintahan, dan

 

b.

Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

4.

Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3 ) dipimpin oleh Kepala Seksi.   

 

 

 

PASAL 6

1.

Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa di tetapkan yaitu berdasarkan tipe Desa Sukojati.

2.

Penetapan tipe Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas ketetapan Keputusan Bupati yang telah ditetapkan dengan rincian susunan organisasi sebagai berikut :

 

 

Kepala Desa;

 

 

Sekretaris Desa;

 

 

Kepala Seksi yaitu :

 

 

a.

Kepala Seksi Pemerintahan

 

 

b.

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

 

 

c.

Kepala Seksi Pelayanan

 

 

Kepala urusan yaitu :

 

 

a.

Kepala urusan Tata Usaha dan Umum

 

 

 

-

Staff Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

 

 

b.

Kepala Urusan Keuangan

 

 

c.

Kepala Urusan Perencanaan

3.

Penetapan struktur dan tata kerja pemerintah desa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam PASAL 6 ditetapkan dengan peraturan kepala desa.



Bagikan Artikel :